Wakil Rakyat Kediri Minta Lokalisasi Dibuka Kembali
Rabu, 4 Juni 2008 - 18:47 wib KEDIRI - Anggota DPRD Kabupaten Kediri meminta tempat prostitusi yang sempat ditutup agar dibuka kembali. Langkah itu diambil untuk memudahkan pemantauan keberadaan PSK yang jumlahnya meningkat 200 persen.
Usulan tersebut disampaikan anggota Komisi B dari PDIP Heri Purnawirawan. Menurutnya penutupan sembilan lokalisasi yang dilakukan Pemkab Kediri tahun 2006 silam ternyata tidak diikuti dengan langkah konkrit penanganan PSK. Akibatnya, mereka terpaksa kembali bekerja di tempat itu meski secara yuridis lokalisasi tersebut sudah ditutup.
“Penutupan yang dilakukan Pemkab ternyata percuma. Para PSK tidak dibekali keterampilan dan pembinaan apapun sehingga terpaksa kembali menjual diri untuk makan,” ujarnya.
Hal inilah yang justru membuat pemerintah kesulitan memantau keberadaan mereka karena tersebar di tempat-tempat tersembunyi. Bahkan menurut data Dinas Kesejahteraan Sosial jumlah PSK yang pada tahun 2006 sebanyak 173 menjadi 352 orang pada tahun 2007. Jika dibiarkan, tidak menutup kemungkinan akhir tahun 2008 nanti jumlah mereka mencapai 600 orang.
Faktor lain yang membuat dewan khawatir adalah tingginya potensi penyebaran penyakit HIV/AIDS di antara PSK. Hal itu didukung oleh temuan Dinas Kesehatan dan LSM yang selalu menemukan pertambahan jumlah penderita HIV/AIDS tiap bulannya. Rata-rata penyakit itu menular dengan cepat di kalangan PSK dan waria.
“Saya mengusulkan lokalisasi itu dibuka kembali dan ditempatkan di satu lokasi. Ini akan memudahkan Pemkab memantau mereka dengan catatan tidak boleh ada penambahan PSK lagi,” jelas Heri Purnawirawan.
Ia berharap pembukaan itu diikuti dengan pembekalan manajemen organisasi yang bagus dan sehat dari Pemkab. Jika program itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, lambat laun jumlah PSK akan berkurang sendiri karena faktor usia dan kesadaran.
Seperti diketahui, pertumbuhan PSK di Kab Kediri berlangsung pesat. Menurut laporan yang disampaikan wakil Bupati Kediri Sulaiman Lubis dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2007, jumlah PSK meningkat dari 173 menjadi 352 PSK atau sebesar 200 persen.
“Memang harus diakui masalah penyandang kesejahteraan sosial di Kediri masih tinggi. Namun kami terus berusaha mengurangi mereka dengan berbagai program yang menunjang,” ujar Sulaiman dalam laporan tersebut.
Para PSK tersebut tersebar di sembilan eks-lokalisasi seperti di Kecamatan Ngadiluwih, Pare, Krian, Kras, dan Grogol. Rata-rata mereka terjerumus di lembah itu karena faktor ekonomi. (Hari Tri Wasono/Sindo/hri)
Okezone.com
